Wawancara Anwar “Sastro” Maruf dengan Jaya Suprana

Wawancara Anwar “Sastro” Maruf dengan Jaya Suprana: “Kedaulatan Rakyat” dalam Jaya Suprana Show yang didukung oleh Rakyat Merdeka TV.

Anwar “Sastro” Maruf adalah Ketua Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) dan Ketua Nasional Partai Rakyat Pekerja (PRP).

Anwar “Sastro” Maruf berkesempatan untuk berbagi pengalaman dan pandangannya di acara bincang-bincang dengan budayawan Jaya Suprana.

Pada video bagian pertama kawan Sastro menceritakan sejarah pengalaman dirinya terlibat dalam gerakan perlawanan sejak masa otoriter Orde Baru. Pada saat itu ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik elektronik multi nasional di Tangerang.

Kurang lebih berkisar sesudah peristiwa 27 Juli 1996, dimana pemerintah dan aparat militer melakukan penekanan terhadap berbagai kelompok masyarakat yang dianggap kiri (secara khusus dicap terkait Partai Rakyat Demokratik/PRD) yang oleh pemerintah Orba difitnah sebagai dalang kerusuhan). Padahal Sastro dan kawan-kawan buruh lainnya –yang kebanyakan berasal dari Jawa– saat itu cuma berkumpul dalam Paguyuban Karyo Utomo. Paguyuban yang menjadi wadah kegiatan bersama mulai dari arisan hingga mendiskusikan mengapa hak-hak buruh jauh dari terlaksana di tempat kerja.

Tekanan terhadap para penggiat sosial terjadi akibat sikap otoriter Negara saat itu yang membatasi kebebaasan berserikat dan berkumpul masyarakat demi mengamankan pembangunan yang mengabdi kepentingan modal. Pengalaman
diintimidasi hingga diinterogasi di kantor militer (Komando Distrik Militer) ternyata menanamkan benih ketertarikan untuk lebih lanjut dalam perjuangan Kelas Pekerja hingga saat ini, 2 dekade setelah runtuhnya pemerintahan otoriter Suharto.

Pada bagian kedua kawan Sastro menjelaskan tujuan perjuangan melalui keterlibatannya di berbagai organisasi sosial politik hingga saat ini. Misi yang dicita-citakan adalah menuju Indonesia yang adil, setara dan sejahtera.
Sesungguhnya ini sejalan dengan visi Indonesia di dalam Undang Undang Dasar 45, namun perkembangannya hingga saat kini justru semakin jomplang, KawanSastro dan pewawancara mengulas beberapa contoh kesenjangan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan keadaan yang dialami rakyat saat ini. Baik contoh dibidang perburuhan, agraria/pertanahan, atau pun tingkat kesenjangan sosial yang masih besar. Pembahasan bermuara pada analisa yang menarik dari kawan Sastro bahwa kondisi Indonesia yang masih jauh dari janji dan cita-citanya di konstitusi harus dipahami melalui kritik terhadap sistem yang menjadi penyebabnya. Sistem yang dimaksud adalah kapitalisme, terutama saat ini lewat paradigma/ideologi/cara pandang-cara bertindak Neoliberalisme yang mengutamakan kepentingan dan kekuatan modal serta persaingan brutal di pasar “bebas”.

Akibatnya kita menyaksikan dan mengalami apa yang kawan Sastro sebut sebagai “Proyek 5 Tahunan”. Proyek dimana demokrasi dijalankan dalam arah/versi Neoliberal. Begitu juga Reformasi yang diperjuangkan sejak 2 dekade lalu. Demokrasi (neo) liberal dan bukannya demokrasi kerakyatan, Deregulasi yang lebih banyak bertujuan mempermudah kepentingan investor. Pembuatan undang-undang yang lebih untuk memperkaya para anggota dewan dan pejabat karena merajalela-nya politik uang (money politics) dan praktek mengejar rente (menerima fee/komisi/imbalan). Semua itu merajalela akibat kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, rakyat pinggir kali, dan lain-lain rakyat pekerja belum memiliki partai politik-nya sendiri untuk memenangkan kepentingannya menghadapi kaum modal. Saksikan dalam video secara utuh yang disematkan di halaman ini. Serta versi singkat yang memuat kritik kawan Sastro terhadap “Proyek 5 tahunan” dan keperluan membangun partai politik bagi Rakyat Pekerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *